Di Madura berdiri perkumpulan dari remaja NU yang bernama IJMAUTTOLABIAH pada tahun 1945. Meskipun masih bersifat pelajar, keenam jam‘iyyah atau perkumpulan tersebut tidak berdiam diri. Mereka ikut berjuang dan berperang melawan penjajah Belanda dan Jepang. Hal ini merupakan aset dan andil yang tidak ternilai harganya dalam upaya merebut kemerdekaan.
Tahun 1950 di semarang berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Ulama dengan aggota yang masih remaja. Pada tahun 1953 di Kediri berdiri persatuan Pelajar NU (perpanu). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPENU) dan pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan masih bangayk lagi yang belum tercantum dalam naskah ini.
Seperti tersebut di atas masing-masing organisasi masih bersifat kedaerahan, dan tidak mengenal satu sama yang lain. Meskipun perbedaan nama, tetapi aktifitas dan haluannya sama yaitu melaksanakanb faham atau ajaran Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Titik awal inilah yang merupakan sumber inspirasi dari para perintis pendiri IPNU-IPPNU untuk menyatukan langkah dala membentuk sebuah perkumpulan.
2.Periode Kelahiran
Aspek-sapek yang melatarbelakangi IPNU-IPPNU berdiri antara lain:
2.1 Aspek Idiologis.
Indonesia mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah sehingga untuk melesrtarikan faham tersebut diperlukan kader-kader penerus yang nantinya mampu mengkoordinir , mengamalkan dan mempertahankan faham tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta beragama.
2.2. Aspek Paedagogis / Pendidikan
Adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan mahasiswa di lembaga pendidikan umum dan pelajar di pondik pesantren.
2.3. Aspek Sosiologi
Adanya persaman tujuan, kesadaran dan keihlasan akasn pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generassi penerus para Ulama dan penerus perjuangan bangsa.
Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan / organisasi tersebut diusulkan dalam muktamar Ma‘arif pada tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan iniu dipelopori oleh pelajar-pelajar dari Yogyakarta, solo dan semarang yang diwakili oleh Sofwan Cholil Mustahal, Abdul Ghoni, Farida Ahmad, Maskup dan M. Tolchah Mansyur. Muktamar tidak menolak atas inisiatif serta usulan tersebut .Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkan suatu organisasi yang bernama IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dengan ketua pertama M Tolchah Mansur, serta pada tanggal itulah ditetapkan sebagai hari lahir IPNU.
Lahirnya IPNU merupakan organisasi termuda dilingkungan NU sebagai langkah awal untuk memasyarakatkan IPNU, maka pada tanggal 29 April –1 Mei 1954 diadakan pertemuan di Surakarta yang dikenal dengan KOLIDA atau Konfrensi Lima Daerah, yang meliputi Yogyakarta, semarang, Kediri, Surakarta dan Jombang dan menetapkan M. Tolchah Mansur sebagai Pucuk Pimpinan (Sekarang Pimpinan Pusat). Selang satu tahun, tapatnya diarena konggres pertama IPNU didirikan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri NU) 3 Maret 1955.
B. Perkembangan IPNU-IPPNU dari Kongres Ke Kongres
Perjalanan IPNU-IPPNU pendeklarasiannya mengalami kemajuan dan perkembangan mengiringi dinamika masyarakat indonesia. Aapun untuk mengkajinya dapat kita buka artefak sejarah IPNU-IPPNU yang dihasilkan dari beberpa konggres.
Konggres I IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 24 Pebruari-3 Maret 1955, terpilih sebagai Ketua Umum; M. Tholchah Mansyur, dan pada kesempatan itu juga di deklarasikan IPPNU sebagai patner dalam mengkader generasi NU terutama putri-putrinya. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres I IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 16-19 Januari 1956, terpilih sebagai Ketua Umum; Ny. Umroh Mansyur, bertempat di Solo. Adapun keputusan penting yang dihasilkannya:
a. Berpartisipasi aktif dalam penataan generasi muda (pelajar) sesuai dengan situasi politik negara.
b. Bersama dengan LP Ma’arif bergerak membina sekolah
c. Mempersiapkan pembentukan wilayah.
Konggres II IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 1-4 Januari 1957 di Pekalongan, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konggres III IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum M. Tolchah Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mendirikan Departemen Perguruan Tinggi
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres II IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 27-31 Desember 1958, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Umroh Mansyur, dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Pembentukan wilayah-wilayah
b. Mengkaji keterkaitan dengan lembaga Pendidikan Ma’arif
c. Berpartisipasi dalam pembelaan negara
d. Mempersiapkan berdirinya departemen kemahasiswaan.
Konpernsi Besar I
Dilaksanakan pada tgl. 17 April 1960, di Surabaya yang akhirnya mendeklarasikan berdirinya PMII yang awalnya merupakan departemen kemahasiswaan IPNU-IPPNU, juga merumuskan tentang kondisi negara sebagai rasa sikap tanggungjawab IPNU-IPPNU sebagai generasi penerus.
Konggres IV IPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum M. Tolchah Mansyur, akan tetapi mengundurkan diri akhirnya digantikan Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres III IPPNU
Dilaksanakan pada tgl. 11-14 Pebruari 1961 di Surabaya, terpilih sebagai Ketua Umum Ny. Umroh Mansyur dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
b. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
c. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres V IPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Ismail Makky dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
b. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
c. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
d. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres IV IPPNU
Dilaksanakan pada bulan Juli 1963 di Purwokerto, terpilih sebagai Ketua Umum Mahmudah Nahrowi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
e. Merekomendasikan KH. Hasyim As’ari untuk diangkat sebagai pahlawan Nasional
f. Mempersiapkan pembentukan cabang-cabang
g. Berpartisipasi dalam pertahanan negara
h. Mempersiapkan pembentukan CBP (Corp Brigade Pembangunan).
Konggres VI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPNU sebagai Badan Otonom NU
b. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
c. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
d. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
e. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres V IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1966 di Surabaya bersaman dengan PORSENI Nasional, terpilih sebagai ketua Umum Faridah Mawardi dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Lahirnya IPPNU sebagai Badan Otonom NU
d. Memindahkan sekretariat Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta.
e. Ikut langsung dalam pembersihan G30S/PKI di daerah-daerah
b. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
c. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VII IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
b. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VI IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1970 di Semarang, terpilih sebagai ketua Umum Ny. Mahsanah Asnawi Latif dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
c. Perkembangan politik praktis memaksa NU dan banomnya terseret untuk berkiprah
d. Perkembangan pesat pada olah raga dan seni
Konggres VIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Tosari Wijaya dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamanatkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkungan sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres VII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.20-24 Agustus 1976 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Ida Mawaddah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengamantkan pendirian departemen kemahasiswaan
b. Kiprah IPNU didunia politik mempunyai dampak negatif dan menghambat program pembinaan khususnya dilingkunga sekolah dan kampus serta masyarakat bawah. Meskipun disisi lain memperoleh keuntungan.
Konggres IX IPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Ahsin Zaidi dan Sekjen S. Abdurrahman sedang kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres VIII IPPNU
Dilaksanakan pada tahun 1981 di Cirebon, terpilih sebagai Ketua Umum Titin Asiyah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Perkembangan IPNU nampak menurun sebagaimana perkembangan politik negara, dan NU sebagai partai politik (PPP) berimbas pada IPNU, setelah itu UU no. 3 tahu 1985 tentang UU ORSOSPOL dan UU. 8 tahun 1985 tentang Keormasan yang mengharuskan IPNU hengkang dari Sekolahan/
Konggres X IPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar menjadi Putra NU.
Konggres IX IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.29-30 Januari 1988 di Jombang, terpilih sebagai Ketua Umum Ulfah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Penerimaan Pancasila sebagai asas IPPNU
b. Lahirnya deklarasi perubahan nama dari Pelajar Putri NU menjadi Putri-Putri NU.
Konggres XI IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’ady dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPNU tanpa keterikatan dengan IPPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Konggres X IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-27 Desember 1991di Lasem Rembang, terpilih sebagai Ketua Umum Ufah Masfufah dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Rekomendasi pada pemerintah untuk pembubaran SDSB
b. Pelaksaan kegiatan IPPNU tanpa keterikatan dengan IPNU
c. Pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga kebawah
Konggres XII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Hilmy Muhammadiyah, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XI IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.25-30 Januari 1995 di Garut, Jawa Barat dan terpilih sebagai Ketua Umum Rosa Makhrusoh, kebijakan yang dihasilkan a.l.: bahwa IPPNU sebagai organisasi kader bertekad mendukung kebijakan NU sebagai organisasi Induk dalam upaya pengembangan organisasi kedepan.
Konggres XIII IPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Abdullah Azwar Anas dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
c. Mengembalikan CBP sebagai kelompok kedisplinan, kepanduan serta kepencinta-alaman.
Konggres XII IPPNU
Dilaksanakan pada tgl.23-26 Maret 2000 di Maros Makassar, Sulawesi Selatan, terpilih sebagai Ketua Umum Ratu Dian dan kebijakan yang dihasilkan a.l.:
a. Mengembalikan IPPNU pada visi kepelajaran, sebagaimana tujuan awal pendiriannya.
b. Menumbuh kembangkan IPPNU pada basis perjuangan, yaitu sekolah dan pondok pesantren
C. Strategi Pengembangan IPNU-IPPNU
Dengan memahami dimensi kesejarahan dan meletakkan sebagai landasan kepentingan organisasi maka sikap komitmen terhadap cita-cita dapat tetap tertanamkan nilai-nilai pengabdian, loyalitas, dedikasi untuk berbakti pada organisasi demi terwujudnya cita-cita para ulama serta kejayaan NU serta bangsa sehingga tercipta baldatun thoyibatun warobbun ghofur
Disamping dimensi kesejarahan sebagai landasan untuk merefleksi kepentingan. Maka IPNU-IPPNU harus mampu mengantisipasi masalah-masalah perubahan situasi dan kondisi serta mampu menatap perkembangan ilmu pengetahua dan teknologi, sehingga dapat menyuguhkan dan menawarkan program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil Konggres Jombang dengan berbagai macam perubahan. Hal ini dimaksudkan untk mengembalikan citra IPNU-IPPNU sebagai organisasi (ekstra pelajar dan badan otonomi NU yang sekaligus mempertahankan eksistensinya. Adapun untuk menunjukkan eksistensinya sebagai banom NU serta OKP hendaknya memperhatikan sebagai berikut:
1. Rekrutmen Kader
Penerimaan anggota IPNU-IPPNU dapat ditempuh melalui peristiwa yang dinamakan MAKESTA (Masa Kesetiaan Anggota) yang merupakan sarana untuk menghantarkan calon kader/anggota dari kehidupan secara individualis menuju pada kehidupan kelompok masyarakat atau berorganisasi. Disamping itu jenjang pengkaderan harus ditingkatkan pada level yang lebih tinggi di organisasi IPNU-IPPNU dengan memprhatikan faktor usia.
Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menggembleng dan mengkristalkan pada diri anggota pada tingkat wawasan dan aktifitas berorganisasi dimasa mendatang.
2. Mekanisme dan Sistem Kadernisasi
Sebagai konsekwensi dari keinginan untuk melahirkan kader-kader yang berkualitas dan punya komitmen yang tinggi, maka terhadap kader perlu diimbangi dengan bentuk pengkaderan yang tersistematis, terencana dan matang.
Adapun hakekat dari sebuah pengkaderan adalah suatu sistem saling terkait satu dengan lainnya. Sebagaimana asas program terpadu yaitu; manfaat, kebersamaan, kesinambungan dan keterpeloporan.
3. Program Organisasi
Disamping itu karena kader merupakan hal yang sangat urgen dalam menenutkan kelangsungan organisasi maka dalam memobilisir dan memberikan motivasi kepada anggota diperlukan kemampuan untuk mengantisipasi perubahan sosial serta dinamika kehidupan bermasyarakat.
Hal tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja Nasional (GBPKN) yang meliputi;
a. bidang organisasi
b. bidang kadernissi
c. bidang partisipasi
C. PR. IPNU-IPPNU Banyuurip Ujungpangkah Gresik
Perlu diketahui bahwa kepengurusan IPNU-IPPNU di Ranting Banyuurip ini senantiasa mengalami pasang surut terhitung sejak Muktamar NU ke 27 di Situbondo. Dimana sebelum Muktamar ke 27 di banyuurip tak pernah ada yang namanya kepengurusan Ranting dikarenakan saat itu NU masih berbentuk Partai Politik. Barulah stelah pada Muktamar ke 27 dimana setelah NU menyatakan kembali ke Khittah Nadliyah tahun 1926 yang salah satu poinnya adalah NU tak lagi menjadi parpol dan resmi kembali menjadi Ormas Keagamaan. Sejak saat itu pula kepengurusan Badan Otonom NU mulai kembali tertata. Hingga di Banyuurip terbentuklah IPNU-IPPNU ditingkat ranting. Namun hal itu tak bertahan lama. Dimana organisasi otonom NU ini hanya bertahan 5-6 tahun karena matinya kaderisasi. Setelah menunggu hampir 20 tahun lebih akhirnya organisasi ini kembali lagi bangkit dan terbentuk di tahun 2018 dan hingga kini telah mencapai Konferensi ke III pada Kamis, 18 Februari 2021 lalu.
